Blok Mahakam: Siapa yang Akan Menang?

Pertentangan tentang siapa operator yang selanjutnya akan memegang sumur gas dan minyak Blok Mahakam Kalimantan Timur, semakin menarik untuk diamati. Kontrak Kerja Sama (KKS) yang akan berakhir pada 31 Maret 2017 itu kini menuai banyak permasalahan dan kasus.

KKS pertama kali ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada 31 Maret 1997 dengan  Total E&P Indonesie (Perancis) dan Inpex Corporation (Jepang) untuk jangka waktu 30 tahun, yaitu sampai dengan 31 Maret 1997. Kemudian KKS kembali diperpanjang selama 20 tahun hingga kontrak akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 nanti. Berdasarkan kontrak tersebut pula, Executive Vice President Exploration & Production Total SA, Christophe de Margerie, pada Juni 2007 telah mengajukan perpanjangan kedua kontrak Blok Mahakam kepada Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro. Namun pada waktu itu Menteri ESDM menolak untuk membicarakan kontrak karena dirasa masih terlalu dini.

Pada 2008, berdasarkan ayat 9 Pasal 28 PP No.35/2004 tentang hak Pertamina untuk mengajukan permohonan mengelola Wilayah Kerja yang habis masa kontrak, Pertamina menyatakan ketertarikkannya untuk mengelola Blok Mahakam. Sejak saat itu, pihak Pertamina dengan gencar menyatakan ketertarikan tersebut hingga September 2012. Namun hingga saat ini pemerintah masih belum memutuskan siapa yang akan menjadi operator selanjutnya untuk mengelola Blok Mahakam.

Dampak Jatuhnya Mahakam ke Tangan Asing

Saat ini sangat banyak organisasi masyarakat yang menentang keras perpanjangan kontrak Blok Mahakam kepada pihak asing. Hal tersebut tentunya tidak terjadi tanpa adanya dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Blok Mahakam pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Salah satu gerakan yang ikut andil menentang perpanjangan kontrak tersebut adalah Gerakan Nasional untuk Blok Mahakam (GNBM). Koordinator Gerakan Nasional untuk Blok Mahakam A Rivai AG menjelaskan selama Total dan Inpex menjadi pengelola Blok Mahakam, rakyat Kalimantan Timur tidak mendapat dampak positifnya secara maksimal. Selain masyarakat harus antre dalam membeli bahan bakar minyak (BBM), masyarakat di area sekitar Blok Mahakam juga tidak sejahtera. Memang pihak Total dan Inpex telah memberikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Namun jumlahnya tidak signifikan karena masyarakat juga tidak mendapat dampak positifnya.

Selain dari segi sosial masyarakat, jatuhnya Blok Mahakam ke tangan asing juga dapat kita amati dari segi ekonomi. Blok Mahakam hingga saat ini memiliki rata-rata produksi sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Cadangan blok ini sekitar 27 triliun cubic (tcf). Sejak 1970 hingga 2011, sekitar 50 persen (13,5 tcf) cadangan telah dieksploitasi, dengan pendapatan kotor sekitar 100 miliar dollar AS. Cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf dengan harga gas yang terus naik, Blok Mahakam berpotensi pendapatan kotor 187 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1,7 triliun. Terbayanglah berapa triliun sesungguhnya kerugian yang sebenarnya kita alami dengan jatuhnya Blok Mahakam ke tangan asing.

Kesiapan dan Ketidakyakinan Pemerintah

Kebutuhan untuk melakukan pengelolaan blok Mahakam, tidak hanya kepemilikan secara financial, tetapi juga kemampuan sumberdaya manusia dan teknologi untuk melakukan eksplorasi dan ekspoloitasi tambang migas ini.

Sikap pemerintah yang terjebak pada dua rumusan diatas, ternyata memiliki sikap pesimistik dan ambivalen terhadap kemampuan Perusahaan Nasional, khususnya terhadap Pertamina sebagai perusahaan Migas yang leading pada sektornya.

Sikap ini disampaikan melelui Menteri ESDM RI, atas kekhawatirannya terhadap realitas dilapangan bisnis migas di Blok Mahakam, dimana perkiraannya memberikan pernyataan bahwa kebutuhan pengeloaan blok Mahakam tidak hanya kemampuan finasial, namun juga sumberdaya manusia dan teknologi.

Sementara Pertamina melalui Dirutnya menyatakan kesiapannya bila harus mengambil alih blok terserbut. Dengan asumsi bahwa pertamina telah memiliki pengalaman dalam melakukan akuisisi terhadap perusahaan tambang seperti yang dilakukan pada perusahaan Medco di (Blok) Sanga-Sanga dan ONWC.

Mengukur kekuatan Pertamina untuk mengambil alih blok Mahakam tidak 100%, hal ini terkait dengan kemampuan perseroan. Namun demikian harapan Pemerintah agar pertamina mendapatkan jatah hingga mencapai 40% semestinya sudah menjadi titik terang, agar negoisasi dengan kedua pengelola raksasa ini segera bisa diambil keputusan oleh Pemerintah selaku penguasa, sekarang persoalan berikutnya menunggu sampai kapan lagi, agar keputusan ini dapat memberikan jawaban atas segenap tuntutan rakyat, khususnya bagi masyarakat Kaltim.

 source:

http://www.bpsimprs2014.com/artikel-mprs-2014/ekonomi/54-kasus-blok-mahakam.html

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/04/29/keraguan-atas-blok-mahakam-555794.html